Data dan Dokumen Tenaga Non ASN

Data dan dokumen yang perlu diupdate pada Aplikasi Elektronik Non ASN bermuara dari unit-unit kerja yang mempekerjakan Tenaga Non ASN. Pengambilan keputusan pastilah sangat tergantung pada informasi dan data yang disediakan oleh unit kerja, sehingga begitu pentingnya data dan dokumen tenaga Non ASN dipenuhi agar masalah tenaga Non ASN dapat diselesaikan secara tepat dan terukur.

Untuk pemenuhan Data Non ASN Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang akurat sesuai standar data dalam pengelolaannya membutuhkan beberapa item data pendukung yang dipetakan berdasarkan jenisnya pada masing-masing tenaga Non ASN, yakni :

  1. Data Induk
  2. Data Pendidikan Terakhir
  3. Data Pengangkatan sebagai Non ASN
  4. Data Riwayat Pekerjaan
  5. Data Honorarium dan JKK/JKM
  6. Data Pendukung Lainnya

Berikut ini adalah dokumen yang harus disiapkan untuk pemenuhan jenis data tersebut diatas :

  1. Fotokopi KTP untuk data NIK tenaga Non ASN
  2. Fotokopi Kartu Keluarga untuk data Nomor KK tenaga Non ASN
  3. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir
  4. Fotokopi SK jabatan dari awal berkerja hingga terakhir
  5. Fotokopi Bukti pembayaran honorarium melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBD

Data pada dokumen ini diisi pada Formulir Isian Data Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Formulir dapat diunduh di halaman UNDUHAN

Selain isian data, aplikasi Elektronik Non ASN dilengkapi fitur untuk mengupload dokumen elektronik sesuai riwayat yang diisi dalam bentuk file Portable Document Format (PDF). Adapun dokumen yang sifatnya wajib disertakan adalah sebagai berikut :

  • Scan asli Ijazah terakhir, apabila Ijazah asli tidak tersedia maka yang diupload adalah Scan fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  • Scan asli seluruh riwayat Surat Keputusan Tenaga Non ASN yang ditandatangani paling rendah oleh Pimpinan Unit Kerja dari tahun diangkatnya sebagai tenaga Non ASN. Apabila SK asli tidak tersedia maka yang diupload adalah Scan fotokopi SK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  • Scan asli Bukti Pembayaran Honorarium atau Scan fotokopi Bukti Pembayaran Honorarium yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan pembayaran honorarium dengan mekanisme pembayaran yang berasal dari APBD dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
KEMBALI